Kuliah Umum “Pilkada dan Penguatan Demokrasi Lokal”

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi pada hari Senin, 11 September 2017 dengan tema : Pilkada dan Penguatan Demokrasi Lokal. Adapun pembicara dalam kuliah umum ini adalah Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si (Ketua KPU Provinsi Jawa Barat). Kuliah umum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi mahasiswa FISIP UNSIL, khususnya mahasiswa baru tentang berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan penguatan demokrasi di tingkat lokal.

Sebelum Dr. H. Yayat Hidayat memulai memberikan materi, kuliah umum ini dibuka secara langsung oleh Dr. H. Iis Marwan, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNSIL.

Dalam pemaparannya Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si menjelaskan bahwa pelaksanaan PIlkada secara langsung merupakan sebuah upaya dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal.  Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “demokratia” yang terdiri dari dua kata yaitu “demos” yang artinya rakyat dan “kratos/kratein” yang artinya kekuatan atau pemerintahan. Sementara itu, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abraham Lincoln, Presiden ameriKa ke-16). Demokrasi dipandang sebagai suatu sistem dimana tidak seorang pun dapat memilih dirinya sendiri, tidak seorang pun dapat mengidentifikasikan dirinya dengan kekuasaanya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat (Giovani Sartori). Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat biasa (Sedney Hook).

Pilkada yang dilaksanakan secara langsung ini terdapat kelebihan seperti masyarakat ikut terlibat langsung dalam proses pemilihan pemimpinnya, pemimpin yang terpilih sangat merepresentasikan kedaulatan rakyat, selain itu juga pilkada langsung dapat meningkatkan partisipasi/peran serta masyarakat dalam pemilihan kepemimpinan daerah.

Walaupun terdapat banyak kelebihan dari pilkada yang diselenggarakan secara langsung yang bermuara pada penguatan demokrasi di tingkat lokal, namun terdapat beberapa kekuarangan seperti anggaran yang dibutuhkan cukuplah besar, menimbulkan potensi konflik sosial politik yang tinggi dan  praktek politisasi birokasi pemerintahan daerah.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *