Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Dosen Kemenristekdikti

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada tahun ini menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penguatan Kompetensi Dosen di bidang Bioengineering, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan dan Kewarganegaraan, dan Kepariwisataan. Kegiatan BIMTEK Penguatan Kompetensi Dosen ini diselenggarakan dalam beberapa gelombang dan di beberapa tempat diantaranya untuk gelombang 1, bidang Bioengineering dilaksanakan pada tanggal 9 – 12 April 2018 bertempat di Malang, bidang Pendidikan Agama Islam dilaksanakan pada tanggal 20 – 23 April 2018 bertempat di Bandung, bidang Pancasila dan Kewarganegaraan dilaksanakan pada tanggal 24 – 27 April 2018 bertempat di Yogyakarta, bidang Kepariwisataan dilaksanakan pada tanggal 8 – 11 Mei 2018 bertempat di Denpasar.

Dalam rangkaian BIMTEK tersebut, salah seorang dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi (Taufik Nurohman) mengikuti BIMTEK Penguatan Kompetensi Dosen di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan. BIMTEK ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia yang diseleksi dari 250 pendaftar.

BIMTEK Penguatan Kompetensi Dosen di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya membina wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme, dan kecakapan partisipasi kewarganegaraan merupakan kecerdasan mahasiswa yang sangat penting untuk dikembangkan dan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sosial, ekonomi, dan politik kebangsaan. Oleh karena itu logis apabila pemerintah memprioritaskan pengembangan kompetensi para generasi penerus calon pemimpin bangsa tersebut melalui mata kuliah ini.

Dengan demikian Pemerintah bersama para akademisi yang concern terhadap masalah perlunya penguatan wawasan kebangsaan dan kecakapan partisipasi kewarganegaraan di kalangan mahasiswa, ditantang untuk memperbaharui dan merevitalisasi penyelenggaraan mata kuliah wajib umum yang relevan dengan masalah tersebut yaitu Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Payung hukumnya sangat kuat yaitu sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (3) UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Mata Kuliah a. Agama, b. Pancasila, c. Kewarganegaraan, dan d. Bahasa Indonesia. Urgensi Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan (Civic Education) juga ditegaskan melalui Pasal 9 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa salah satu bentuk wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara adalah keikutsertaan warga negara dalam Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan. Lebih dari itu ditegaskan dalam Perpres RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa capaian pembelajaran umum bagi semua jenjang pendidikan antara lain adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia, menghargai keanekaragaman budaya, menjunjung tinggi penegakkan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Indikator-indikator tersebut sesungguhnya adalah tujuan substantif dari mata kuliah Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan.

Pelaksanaan perkuliahan Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan di perguruan tinggi masih menemui beberapa permasalahan, yang secara garis besar permasalahan tersebut meliputi tidak tersetandarnya konten perkuliahan, kapasitas program implementor (Dosen) pengampu yang belum ideal, dan metode pembelajaran yang kurang efektif.

Terkait masalah konten perkuliahan, adalah disebabkan terdapat keragaman pandangan dari para dosen terhadap materi yang harus menjadi fokus perkuliahan. Padahal sebenarnya pemerintah telah memberikan arahan tentang rambu-rambu materi pokok mata kuliah Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006, yang mana dalam SK tersebut ditentukan bahwa Substansi Kajian Mata Kuliah Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan mencakupi filsafat Pancasila, identitas nasional, politik dan strategi, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia dan rule of law, hak dan kewajiban warga negara, geopolitik Indonesia dan geostrategi Indonesia. Perbedaan sudut pandang tersebut disebabkan oleh perbedaan paradigma berpikir para dosen pengampu mata kuliah tersebut yang bersifat multientry, terutama ditinjau dari segi latar belakang akademiknya. Lebih dari itu, berdasarkan asas otonomi perguruan tinggi, pengembangan materi PKn diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi sehingga menyebabkan kebingungan para pelaksana kebijakan (dosen) pengampu mata kuliah tersebut.Implikasinya, konten perkuliahan tidak standar, berbeda antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lainnya sehingga spirit dan tujuan sesungguhnya dari mata kuliah PKn tidak tercapai (Nurdin, 2015).

Ditinjau dari segi kapasitas dosen pengampunya, pelaksanaan perkuliahan Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan masih mengalami hambatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) perguruan tinggi di Jawa Barat, ditemukan bahwa mata kuliah Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan masih diampu oleh dosen yang bukan dari latar belakang keilmuan yang relevan (Nurdin, 2015). Padahal ketentuan mengenai sumber daya dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/Kep/2006. Kenyataan di lapangan, para dosen pengampu Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan memiliki latar belakang akademik yang beragam, yang dalam banyak kasus background akademiknya tidak relevan untuk mengajar Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan. Padahal pembinaan kompetensi dosen seperti yang dilakukan Lemhannas dalam bentuk kursus calon dosen Pancasila dan Kewarganegaraan sudah sejak tahun 2000-an tidak dilakukan lagi, dan pelatihan dosen Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan oleh Ditjen Dikti pun sudah lama (sekitar 10 tahun terakhir ini) tidak diselenggarakan. Di sisi lain jumlah dosennya relatif tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut, sebagai akibat dari banyaknya dosen yang pensiun sedangkan rekrutasi dosen muda tidak dilakukan secara sistemik.

Demikian pula ditinjau dari segi metode pembelajarannya, pelaksanaan Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan masih mengalami hambatan. Perkuliahan mata kuliah ini sebagian besar dilakukan dengan metode ceramah bervariasi. Data menunjukkan bahwa perkuliahan lebih bersifat one way traffic. Implikasinya perkuliahan lebih bersifat teoritik, kurang memberikan pengalaman praktis bagaimana belajar berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Metode perkuliahan yang diaplikasikan seyogyanya menunjang terwujudnya kesadaran, kecerdasan, dan kecakapan partisipasi kewarganegaraan secara demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan tersebut antara lain adalah project citizen.  Metode ini memberikan pengalaman praktis bagaimana mahasiswa mempraktikkan proses pengambilan keputusan dalam memformulasikan kepentingan masyarakat untuk diusulkan kepada instansi yang berkewenangan melegitimasi, dan belajar memberikan input dan kontrol terhadap implementasi dan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama stake holders lainnya. Pentingnya pembelajaran yang bersifat praktis dalam Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan ini sejalan dengan pandangan Gunsteren (1998:27) yang menyatakan bahwa “…neorepublicanism concentrates on the actual situated exercise of citizenship”. Implikasinya, dalam konteks upaya melakukan pembaharuan Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan, maka metode perkuliahan Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi jangan didominasi pendekatan teoritis, melainkan sebaiknya lebih berfokus kepada memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam turut memformulasikan kepentingan publik yang berorientasi kepentingan nasional dan bersifat jangka panjang.

Oleh karena itu dilakukan pembaharuan (Renewing) Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata KuliahKewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Salah satu langkah konkrit dalam rangka pembaharuan tersebut adalah melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang substansinya merupakan penguatan konten dan peningkatan kompetensi Dosen Pengampu Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraandi Perguruan Tinggi

Tujuan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Dosen Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam penguasaan konten atau materi pokok perkuliahan yang menunjang proses revolusi mental dan terwujudnya warga negara yang memiliki keyakinan kokoh terhadap Ideologi Pancasila, mempertebal rasa kebangsaan, dan memperkokoh kecintaan kepada tanah air yang mampu berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab dalam kebijakan publik yang berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sekaitan dengan itu, tujuan bimtek ini adalah juga untuk meningkatkan kompetensi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengembangkan materi perkuliahan serta penguasaan metode pembelajaran yang efektif untuk mewujudkan/mencapai tujuan Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Output dari Bimtek ini yaitu setelah mengikuti Bimtek ini diharapkan terjadi peningkatan kompetensi peserta khususnya dalam bidang-bidang sebagai berikut:

  1. Meningkatnya penguasaan materi Pancasila dan/atau Kewarganegaraan dalam membina warga negara yang baik (good citizenship) yang mampu berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan nasional yang bertumpu kepada kepentingan masyarakat, bangsa, dan NKRI.
  2. Meningkatnya kemampuan dosen pengampu Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan dalam mengembangkan materi dan mengembangkan serta mengaplikasikan metode perkuliahan yang menunjang kecakapan partisipasi kewarganegaraan demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD tahun 1945 demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dalam jangka panjang.

Nara sumber dalam kegiatan BIMTEK Penguatan Kompetensi Dosen di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan ini adalah:

  1. Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti (Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti)
  2. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh (Direktur Karir dan Kompetensi SDM)
  3. Prof. Drs. Mukhtasar Syamsudin, Ph,D of Arts (Univeritas Gadjah Mada)
  4. Dr. Arqom Kuswanjono (Universitas Gadjah Mada)
  5. Prof. Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si (Universitas Pendidikan Indonesia)
  6. Prof Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si (Universitas Sebelas Maret)
  7. Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia)
  8. Dr. Hadirin Suryanegara, M.A.P. (Sesdirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti)
  9. Dr. Rr. Siti Murtiningsih (Universitas Gadjah Mada)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.