Category: Covid19

Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, Laboratorium Ilmu Politik, FISIP Universitas Siliwangi (UNSIL) melakukan Studi Banding kepada Laboratorium Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Studi banding tersebut bertema “Benchmarking dan Kerjasama”. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNY yakni Dr. Suhadi Purwantara, M.Si, Ketua Jurusan Administrasi Publik yakni Dwi Harsono, S.Sos., M.PA., M.A., Ph.D, Ketua Lab Kebijakan Publik FIS UNY, Ketua Lab Governance FIS UNY, serta para Dosen Administrasi Publik FIS UNY.

Sambutan diawali oleh Dwi Harsono, S.Sos., M.PA., M.A., Ph.D dengan perkenalan Program Studi Administrasi Publik FIS UNY sebagai rangkaian penting proses sejarah pengembangan Prodi Administrasi Publik yang dapat dijadikan pelajaran bagi pembentukan Program Studi Baru “Administrasi Publik” FISIP UNSIL. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FISIP UNSIL yakni Taufik Nurohman, S.IP., M.A menyampaikan kehadiran Tim Laboratorium Ilmu Politik FISIP UNSIL untuk menjalin kerjasama maupun belajar dari FIS UNY dalam mengelola program studi, serta mengharapkan Lab Ilmu Politik UNSIL tidak hanya tumbuh sebagai lembaga pengembangan sumber daya, tetapi juga menjadi lembaga yang fokus pada pengembangan keilmuan.

Sambutan terakhir disampaikan oleh Dwi Harsono, S.Sos., M.PA., M.A., Ph.D menyatakan bahwa setiap Prodi didorong untuk mengembangkan Lab serta peningkatan sumber daya. Beliau berharap dengan adanya kunjungan dari FISIP UNSIL dapat menguatkan silaturahmi dan kerjasama antara FISIP UNSIL dan FIS UNY.

Diskusi mengenai Lab, disampaikan Dwi Harsono, S.Sos., M.PA., M.A., Ph.D bahwa pengelolaan Lab perlu didukung oleh sumber daya yang unggul maupun menjadi income generating dalam menghimpun dana. Karakteristik Lab di Ilmu Sosial perlu mengkaji permasalahan sosial secara akademis, seperti adanya bidang data analysis. Kegiatan Lab juga perlu melakukan kerjasama dengan BRIN sebagai payung penelitian di Indonesia, serta melakukan kerjasama dengan pemerintah.

Pandhu Yuanjaya, S.Sos., MPA sebagai Ketua Lab Kebijakan Publik FIS UNY menyatakan Lab ditujukan untuk mendapatkan income generating dengan lini bisnis utama yakni pelatihan dan tes, publikasi, serta riset dan publikasi. Dalam konteks sumber daya, Lab FIS UNY memberikan kesempatan pada mahasiswa tingkat akhir untuk menjadi asisten laboran.

Kurnia Nur Fitriana, MPA sebagai Ketua Lab Governance FIS UNY menyampaikan ditingkat Prodi ujung tombak dari income generating yakni Laboratorium. Kegiatan Lab Governance FIS UNY yakni dengan mengadakan berbagai pelatihan, seperti “Workshop Analisis Big Data” dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat, penyusunan RPJMDES dengan pemerintah, kajian monev pelayanan publik, dan berbagai kegiatan lain yang tercantum dalam modul pelayanan Lab Administrasi Publik FIS UNY.

Diskusi disampaikan Randi Muchariman, S.IP., M.A sebagai Ketua Lab Ilmu Politik FISIP UNSIL yang bertanya mengenai kajian keilmuan dan pengembangan SDM yang dilakukan di Lab Administrasi Publik FIS UNY. Pertanyaan tersebut mendapat respon Dwi Harsono, S.Sos., M.PA., M.A., Ph.D bahwa pengembangan keilmuan di Administrasi Publik FIS UNY tidak dilihat dari linearitas pendidikan Dosen, akan tetapi fokus pengembangan kajian keilmuan Dosen untuk mengoptimalkan kegiatan program studi dan Lab Administrasi Publik FIS UNY. Kemudian, Pandhu Yuanjaya, S.Sos., MPA merespon pentingnya keilmuan sebagai kekhasan keilmuan di Prodi dan Lab, karena berdampak pada image yang diketahui pemerintah, masyarakat, bahkan pada akreditasi.

Kegiatan ini ditutup dengan pemberian cinderamata kepada Bapak Dr. Suhadi Purwantara, M.Si oleh Taufik Nurohman, S.IP., M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FISIP UNSIL sebagai ucapan terima kasih atas ilmu yang diberikan untuk meningkatan kerjasama dan mutu pendidikan. (H.R)

TASIKMALAYA – Senin tanggal 15 November 2022, Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Siliwangi melakukan kuliah bersama praktisi di Gedung Serbaguna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya. Kegiatan kuliah praktisi disampaikan oleh Bapak Agus Wahyudin, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua DPRD Pimpinan Badan Anggaran, kuliah praktisi ini pula dihadiri oleh Dosen Ilmu Politik dan sekitar 120 Mahasiswa semester 3 yang mengontrak mata kuliah Politik Anggaran.

Pematerian yang dibahas oleh Bapak Agus Wahyudin, S.H., M.H dimulai dengan perbedaan klasifikasi antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik, kemudian mengaitkan dengan adanya Omnibus Law yang berdampak pada tugas dan fungsi DPRD. Beliau pula menyampaikan dalam melakukan politik anggaran di Kota Tasikmalaya berbasis pada kondisi geografis, serta potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sektor unggulan.

Lebih lanjut, Bapak Agus Wahyudin, S.H., M.H menyampaikan secara geografis terdapat tiga kawasan pembangunan kebijakan di Kota Tasikmalaya yakni untuk kawasan Pendidikan, Jasa, dan Industri. Ketiga kawasan tersebut perlu dioptimalkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan stunting di Kota Tasikmalaya. Hal tersebut dapat terealisasi dengan baik, bila berbagai stakeholders berkerjasama dan berkolaborasi untuk kemajuan Kota Tasikmalaya.

Dalam kuliah praktisi ini pula, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi aktif dalam bertanya terkiat keadaan yang terjadi di Kota Tasikmalaya, seperti masalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyerapan investasi, dan proses pembangunan di kawasan Hz. Pertanyaan tersebut merupakan bentuk dari kepekaan mahasiswa akan kondisi yang terjadi di Kota Tasikmalaya.

Kegiatan kuliah praktisi ini ditutup dengan pemberian cinderamata kepada DPRD Kota Tasikmalaya sebagai simbol kerjasama antara Ilmu Politik UNSIL dan DPRD Kota Tasikmalaya di masa depan. (HR)

Tasikmalaya – Rabu, 9 November 2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik dengan tema “Peluang, Tantangan dan Kerentanan Pemilu 2024”. Kegiatan ini merupakan salah satu respon dari lingkungan akademisi untuk berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Acara ini diawali dengan kegiatan laporan ketua panitia yaitu Riska Sarofah, S.IP., M.I.P menurutnya kegiatan ini dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi pemilu 2019 yang perlu diperhatikan oleh semua stakeholders. Menjamin pelaksanaan pemilu 2024 dari aspek siklus pemilu, kerentanan dan partisipasi publik menjadi tanggung jawab bersama. Penyelenggara pemilu harus mampu bertindak responsif pada proses persiapan hingga pelaksanaannya. Diskusi ini menghadirkan berbagai pembicara dari lingkungan akademisi, penyelenggara pemilu yaitu KPUD Kota Tasikmalaya dan Komisioner Bawaslu Kota Tasikmalaya. Peserta pada diskusi terdiri dari perwakilan Pemerintah daerah, LSM dan mahasiswa. Pada akhir pidatonya ketua Panitia menambahkan bahwa seluruh elemen masyarakat harus mampu mengambil bagian pada monitoring pelaksanaan pemilu.
Menurut Dra. Nina Herlina, M.T selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi bahwa politik uang menjadi salah satu perhatian khusus dalam melihat proses pemilu di indonesia. Masyarakat harus diberikan pendidikan politik yang baik agar dapat memaknai pemilu sebagai perbaikan implementasi demokrasi di Indonesia.
Acara ini dibuka secara resmi oleh wakil rentor bidang akademik Prof. Dr. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. Beliau mengapresiasi dan berharap agar kegiatan ini dapat dipublikasikan pada media massa dan sosial sebagai ajang kontribusi dalam menghadapi pemilu 2024. Partisipasi dalam upaya menekan penyebaran politik uang menjadi bahan refleksi pada setiap pelaksanaan pemilu. Pada penghujung pidatonya menurut beliau pentingnya pemilu yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesional dan efisien. Diskusi dimulai dengan pemantik Randi Muchariman, S.IP., M.A yang memandu dalam acara diskusi dengan mengawali penjelasan mengenai CV dari masing-masing pembicara. Selain itu beliau mengatakan bahwa proses demokrasi yaitu pemilu harus disambut dengan perasaan Bahagia dalam upaya meningkatkan semangat kebangsaan.
Pada materi diskusi pertama dijelaskan oleh Dr. Ade Zaenal Mutaqin, M.Ag sebagai ketua KPUD Kota Tasikmalaya. Beliau memberikan penjelasan diawali dengan pentingnya pemilu yang demokratis dengan beberapa indikator yang telah dijelaskan oleh IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), diantaranya penyusunan kerangka hukum, hak memilih dan dipilih, penyelenggara pemilu, akses media dan kebebasan berekspresi, peran wakil partai dan kandidat, pemantauan pemilu dan penegakan hukum. Menurut beliau pemilu serentak di Indonesia dapat dikatakan sebagai pemilu terkompleks di dunia dengan memilih 5 wakil rakyat dalam satu waktu dan perhitungan suara dalam satu hari. Hal ini telah diantisipasi untuk mengurangi beban KPPS dengan pembatasan usia, memastikan Kesehatan calon petugas KPPS, membatasi jumlah pemilih per TPS maksimal 200 pemilih, menambah honorarium KPPS, menyediakan santunan bagi KPPS. Peluang pemilu juga telah dibaca oleh penyelenggara pemilu misalnya menghadirkan daftar pemilih yang berkualitas, kampanye yang demokratis, antisipatif problematika kampanye, dan upaya Pendidikan pemilih dan meningkatkan literasi politik.
Narasumber diskusi kedua adalah Dr. Teguh Anggoro, M.Sc selaku akademisi Kemenhan dengan memberikan penjelasan mengenai pemilu 2024 dari aspek keamanan dan kondusifitas. Menurut beliau dalam menuju Indonesia emas 2024 pemilu serentak harus dijalankan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Beberapa kerentanan dalam pemilu 2024 dapat dilihat berdasarkan siklus pemilu. Misalnya pra pemilu: politik uang, politik identitas, polarisasi dukungan, black campaign, dan politisasi ASN. Proses pemilu: gangguan keamanan, usaha menggagalkan pemilu, perhitungan suara, kelelahan panitia KPPS. Pasca pemilu: kekecewaan hasil pemilu, peradilan sengketa pemilu. Kerentanan pemilu juga berpotensi muncul berdasarkan wilayah geografis yaitu daerah rawan konflik dan keterlambatan distribusi logistic bagi pulau-pulau terluar Indonesia. Oleh karena itu perlunya sinergisitas antar actor pemilu diantaranya kepolisian, BIN, Bawaslu, Kominfo, BSSN, dan Satpol PP.
Acara ini tidak lengkap jika tidak diakhiri dengan pembicara dari Badan Pengawas Pemilu Kota Tasikmalaya yaitu Rino Sundawa Putra sebagai salah satu komisioner Bawaslu. Beliau menyampaikan materi tentang pemilu 2024 dan problem yuridis yang mengancam legitimasi dan kedaulatan suara pemilih. Salah satu latar belakang masalah pemilu yang paling sering terjadi adalah money politics (politik uang). Menurutnya politik uang adalah masalah yuridis, sepanjang regulasinya banyak celah maka sepanjang itu kerentanan akan terus terjadi dalam pemilu. Beberapa celah politik uang yang berpotensi masih terjadi dalam pemilu misalnya didalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, misalnya pasal 523 dan 278. Pada akhir diskusi menurut beliau kerentanan pemilu 2024 adalah soal merumuskan norma yang efektif dalam meminimalisir politik uang, sepanjang normanya penuh celah maka akan tetap menjadi kerentanan yang mengancam demokrasi substantif di Indonesia.
Seluruh sesi diskusi ini kemudian ditanggapi oleh peserta baik dari kalangan mahasiswa, dosen maupun LSM. Beberapa penaggap menyampaikan kegelisahannya pada 2024 jika tidak melakukan evaluasi yang serius pada implementasi pemilu 2019. Oleh karena itu, sinergisitas antar stakeholders menjadi kunci dalam upaya perbaikan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 2024 nantinya. (RS).