Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Category: Covid19

  • SEMINAR NASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

    SEMINAR NASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

    “Social Entrepreneurship Pasca Pandemi Covid-19”

    FISIP Universitas Siliwangi Mempersembahkan:

    SEMINAR NASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK “Social Entrepreneurship Pasca Pandemi Covid-19”

    Masa pandemi yang tak kunjung berakhir memiliki dampak nyata terhadap masyarakat. Namun, tidak mengurungkan niat bagi pegiat-pegiat usaha. Ditengah masa pandemi ini pengusaha atau entrepreneur masih terus berkembang dan mencoba keluar dari keadaan krisis.

    Salah satunya Social Entrepreneurship, yaitu bentuk entrepreneurship yang juga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Selain memiliki bentuk keuntungan namun juga bermanfaat banyak bagi orang banyak.
    Seorang sosial entrepreneurship harus mampu mengaplikasikan berbagai dimensi ilmu pengetahuan serta keterampilannya untuk menciptakan ide, gagasan dan inovasi baru dalam rangka memecahkan masalah yang ada sehingga apa yang dilakukan tidak hanya berkutat pada keuntungan semata.

    Dalam hal ini perguruan tinggi dapat mendorong mahasiswa memiliki pengalaman atas sebuah proyek atau program dalam social entrepreneurship.

    Lantas bagaimana peluang Social Entrepreneurship pasca pandemi covid-19. Hal tersebut akan dikupas dalam Seminar Nasional FISIP Unsil dengan tema “Social Entrepreneurship Pasca Pandemi Covid-19”

    Ikuti Seminar Nasional ini pada:

    Hari/Tanggal: Jumat, 24 Desember 2021
    Waktu: 15.00 WIB – Selesai
    Tempat: Daring melalui Zoom Meeting

    Daftar melalui tautan:
    http://bit.ly/SemnasFISIPUnsil2021

    Hadiri dan ketahui hal baru melalui seminar nasional FISIP Universitas Siliwangi

  • Seminar Nasional bertajuk Quo Vadis Pengisian Pejabat Kepala Daerah dari Unsur TNI Polri

    Seminar Nasional bertajuk Quo Vadis Pengisian Pejabat Kepala Daerah dari Unsur TNI Polri

    Pilkada Serentak 2024, Sekda Tasikmalaya Memungkinkan Ditunjuk Jadi Pj Wali Kota

    KABAR PRIANGAN – Pro-kontra mengenai calon pengisi kekosongan bupati atau wali kota sebelum melaksanakan Pilkada Serentak 2024 terus menjadi topik hangat yang mewarnai demokrasi di Tanah Air. Terutama, karena opsi figur pengisinya mengarah kepada sosok anggota TNI/Polri.

    Opsi itu memicu kekhawatiran dimana kegagalan dwifungsi TNI/Polri harus menjadi pelajaran. Opsi lain adalah sekretaris daerah (sekda) masing-masing daerah karena dianggap mengetahui detail karakter masyarakatnya.

    “Ya, kekhawatiran pengisi kekosongan kepala daerah dari TNI/Polri memang memantik polemik,” ujar Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Prof. Muradi Phd.

    Muradi menyampaikan hal itu dalam seminar nasional bertema “Quo Vadis Pengisian Pejabat Kepala Daerah Dari Unsur TNI/Polri” yang digelar BEM Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya dan BEM FISIP Unsil di Aula Fakultas Ilmu Kesehatan Unsil, Senin 22 November 2021.

    “Namun dalam beberapa kasus termasuk penunjukan M. Iriawan jadi Pj. Gubernur Jawa Barat, ternyata bisa berjalan lancar. Jadi menempatkan Pj. gubernur atau bupati/wali kota oleh TNI/Polri dengan potensi konflik tinggi tak ada salahnya dipercayakan kepada TNI/Polri,” kata Muradi. 

    Selain Muradi, acara yang dibuka secara daring oleh Rektor Unsil Prof. Rudi Priyadi itu turut menghadirkan M. Ali Andrias, MSi, Dosen FISIP Unsil Tumpal Beckham, mahasiswa Unsilsecara luring dan Dirjen Otda Kemendagri Dr. Akmal yang hadir secara daring.

    Tampak hadir Dekan FISIP Unsil Prof. Dr. Is Marwan, sejumlah dosen dan para mahasiswa lintas fakultas yang mengikuti acara secara daring.

    Muradi menambahkan, opsi berupa penunjukan sekretaris daerah menjadi Pj. wali kota/bupati untuk kota seperti Tasikmalaya sangat dimungkinkan. Sebab secara geografis tidak terlalu luas. Sekda juga mengenal internal birokrasi dan lebih paham karakter masyarakatnya.

    Hanya memang, lanjut Muradi, potensi ketidaknetralan seorang sekda selalu ada. Apalagi dirinya memiliki kajian di lima daerah di Jabar yang menunjuk sekda jadi Pj. bupati saat pilkada, dimana tiga diantaranya terindikasi tidak netral.

    “Maka agar tak memicu konflik, lebih baik dari luar saja. Atau jika sekda yang menjadi pilihan, sebaiknya disilang dengan daerah lain,” ujarnya.

    Dirjen Otda Kemendagri Dr. Akmal Malik tak memungkiri kebijakan Pilkada Serentak 2024 membuat kekosongan jabatan gubernur atau bupati/wali kota mencapai lebih dari 400 daerah. Jika hanya mengandalkan SDM yang ada di Kemendagri, tentu tidak akan mencukupi.

    “Namun pelaksanaannya juga masih lama, sehingga masih ada waktu untuk melakukan kajian secara lebih matang,” kata Akmal.***

    Sumber : Kabar Priangan
    Pilkada Serentak 2024, Sekda Tasikmalaya Memungkinkan Ditunjuk Jadi Pj Wali Kota – Kabar-Priangan.com – Halaman 2 (pikiran-rakyat.com)

  • Vaksin Tahap-2

    Vaksin Tahap-2

    Mangga/silahkan adik-adik mahasiswa/i FISIP Unsil dan juga masyarakat sekitar Unsil, untuk mengikuti program vaksinasi tahap/dosis ke-2, khusus bagi yang telah mengikuti vaksinasi tahap/dosis ke-1.🙏🙏 #AyoVaksinasi