Author: Iyos Kasep

Partisipasi Politik secara aktif dalam pembuatan kebijakan menjadi syarat mutlak, karena partisipasi itu akan melahirkan kontrol masyarakat atas jalannya pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi partisipasi politik masyarakat adat Kampung Kuta dalam formulasi kebijakan publik di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif Deskriftif. Dalam penelitian ini tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (Indeepth Interview), observasi langsung dan dokumentasi, tekhnik purposive sampling adalah tehnik yang digunakan untuk pengambilan sampel. Analisis data menggunakan metode analisis interaktif dan validitas data yang dipakai adalah tekhnik triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Partisipasi politik yang berkembang dalam masyarakat adat Kampung Kuta dalam formulasi kebijakan bisa di lihat dalam dua proses. Pertama, partisipasi politik dalam proses kebijakan di internal komunitas adat, dan Kedua, partisipasi politik dalam proses formulasi kebijakan di tingkat desa.

Partisipasi politik dalam komunitas adat, lebih bersifat tertutup dengan model elitis, Kuncen sangat berperan dalam menentukan kebijakan, sedangkan dalam akses perencanaan, control kebijakan adat masyarakat tidak terlibat sama sekali, hal ini di karenakan kekuatan tradisi yang memposisikan kuncen sebagai aktor utama yang mengeluarkan kebijakan adat. Sedangkan partisipasi politik dalam tahapan atau proses formulasi kebijakan tingkat di Desa Karangpaninggal sudah berjalan dengan dengan mengikuti nilai-nilai yang demokratis. Artinya dalam proses ini ruang partisipasi politik masyarakat terbuka luas. Namun demikian ruang untuk perpartisipasi tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia dan tingkat pemahaman mengenai partisitisipasi politik yang rendah.

Kata Kunci : Partisipas Politik, Masyarakat Adat, Formulasi Kebijakan

Penulis: Akhmad Satori dan Taufik Nurohman

Fulltext

Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat. Tidak terkecuali dengan institusi yang disebut dengan pesantren. Budaya politik di pesantren sedikit banyak mempengaruhi kehidupan politik praktis di wilayah pesantren itu sendiri. Pesantren dan partai politik sesungguhnya dua entitas yang agak berjauhan. Pesantren lebih identik dengan pendidikan yang bersentuhan dengan keilmuan dan moralitas, sedangkan partai politik lebih dekat pada upaya bersama untuk meraih, mempertahankan, dan merebut kekuasaan. Pesantren dalam kehidupan kesehariannya sibuk dengan kajian kitab yang membahas pandangan ulama-ulama klasik dan modern tentang berbagai disiplin ilmu agama Islam, sedangkan partai politik sibuk dengan penyusunan platform partai dengan segala strategi dan taktik politik untuk memperoleh kekuasaan demi memajukan bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyat.

Fullteks

Penelitian ini berjudul ”Tinjauan Sosial Budaya dan Politik Masyarakat Adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan memperoleh gambaran secara deskriptif tentang bagaimana konsisi sosial budaya dan politik masyarakat adat Kampung Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, dengan teknik pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling. Peneliti juga melakukan penelitian dengan teknik Snowball Sampling. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumenter. Metode analisis yang digunakan adalah Model Analisis Interaktif dengan keabsahan data diuji menggunakan Trianggulasi Sumber.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Masyarakat Kampung Kuta merupakan suatu kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat-istiadat, budaya serta sistem kepercayaannya. Masyarakat yang berada di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis itu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya baik dalam hal membangun rumah, pemberlakuan hutan larangan, penghormatan terhadap tempat-tempat keramat dan para leluhurnya serta dalam hal pelaksanaan upacara-upacara adat dan kesenian. Kampung Kuta yang dapat digolongkan sebagai kampung adat ini dihuni oleh masyarakat yang hidup dengan dilandasi oleh kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai budaya dalam setiap aspek kehidupannya termasuk dalam menjaga kelestarian alam lingkungannya.

Masyarakat Kampung Kuta merupakan suatu pranata sosial yang didalamnya terdiri dari individu-individu yang menpunyai status dan peranannya masing-masing seperti kuncen, ketua adat, para pemangku adat dan warga kampung biasa. Masing-masing individu tersebut berperan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur melalui nilai-nilai budaya diwarisi secara turun-temurun. Walaupun dengan kondisi demikian nilai-nilai yang berasal dari luar juga tidak serta-merta ditolak misalnya demokrasi. Hal ini terlihat dari seringnya masyarakat Kampung Kuta bermusyawarah yang bertempat di Bale Sawala untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang pada masyarakat Kampung Kuta. Selain itu nilai-nilai Demokrasi juga terlihat dalam hal pemilihan ketua adat yang dipilih secara demokratis.

Penulis: Edi Kusmayadi, Taufik Nurohman, Akhmad Satori, Wiwi Widiastuti

Fulltext

Relasi antara Islam dan politik di sejumlah kota di Indonesia menunjukan perubahan yang signifikan. Kalau pada masa sebelumnya politik identitas yang ingin ditampilkan oleh umat Islam ditekan sekuat-kuatnya, pada masa reformasi dengan diberlakukannya otonomi daerah, sejumlah kota yang berpenduduk Islam mulai ingin menampakan identitas kemusliman dirinya secara kolektif. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah kota yang menuntut formalisasi syariah seperti Kabupaten Bireun (Aceh), Kota Tangerang (Banten), Indramayu (Jawa Barat), Tasikmalaya (Jawa Barat), Bulukumba (Sulawesi Selatan), sampai Bima (Nusa Tenggara Barat) dan lainlain. Pelembagaan politik identitas yang diusung oleh para pionir umat Islam itu berkisar kepada kehendak untuk memformalkan aturan Islam kedalam ruang publik. Namun demikian kalau kita membuat kategorisasi tentang formalisasi syariah Islam, akan segera diketahui bahwa terdapat dua golongan yang berseberangan.

Kata Kunci: Politik Identitas dan Politik Islam

fulltext