Author: Iyos Kasep

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah baik itu pemerintah daerah maupun DPRD untuk lebih banyak mengambil keputusan yang kreatif sesuai dengan kondisi daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintah Daerah dan DPRD untuk lebih baik dalam bekerja melayani masyarakat di daerah. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja DPRD dapat dilihat dari responsivitas, reliabilitas, akuntabilitas dan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.

dengan melihat indikator responsivitas,, reliabilitas, akuntabilitas dan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD terlihat bahwa DPRD di berbagai daerah masih belum memperlihatkan kinerja yang baik. Padahal ketika para anggota DPRD menunjukan kinerja yang baik dan masyarakat cukup puas atas kinerjanya maka tidak menutup kemungkinan pada pemilu periode yang akan datang mereka akan terpilih kembali tetapi jika keadaannya menggambarkan kebalikannya maka sangat dimungkinkan para anggota dewan ini akan ditinggalkan dan tidak akan dipilih kembali oleh para pemilihnya pada pemilu periode yang akan datang.

Kata Kunci: Otonomi Daerah dan Kinerja DPRD

Penulis: Taufik Nurohman

Full text

Perubahan politik dari zaman ke sentralisasi kepada demokrasi membawa dampak yang sangat besar bagi hubungan pusat dan daerah di Indonesai. kalau pada masa sebelumnya daerah hanya dijadikan sebagai alat oleh pusat, maka sejak adanya reformasi daerah diletakan dengan sangat terhormat dalam hubungan dengan pusat. kewenangan-kewenangan yangselama ini tidak didapatkan daerah kini menjadi sesuatu yang harus bahkan wajib dilaksanakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. perubahan yang secara cepat dan mendadak tersebut memerlukan suatukesiapan mental dan fisik dari para penyelenggara pemerintahan di daerah maupun di pusat.

fulltext

Penelitian ini berjudul ”KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prespektif Opini Publik di Kota Tasikmalaya )”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan memperoleh gambaran secara deskriptif tentang untuk mengetahui opini publik tentang kinerja DPRD Kota Tasikmalaya dilihat dari sisi resposivitas, reliabilitas dan akuntabilitas.

Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, dengan teknik pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumenter. Metode analisis yang digunakan adalah Model Analisis Interaktif dengan keabsahan data diuji menggunakan Trianggulasi Sumber.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan melihat indikator responsivitas, reliabilitas, akuntabilitas dan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD  terlihat bahwa anggota DPRD Kota Tasikmalaya belum memperlihatkan kinerja yang baik. Ketika para anggota DPRD Kota Tasikmalaya menunjukan kinerja yang baik dan masyarakat cukup puas atas kinerjanya maka tidak menutup kemungkinan pada pemilu periode yang akan datang mereka akan dipilih kembali tetapi jika keadaannya menggambarkan kebalikannya maka sangat dimungkinkan para anggota dewan ini akan ditinggalkan dan tidak akan dipilih kembali oleh para pemilihnya pada pemilu periode yang akan datang.

Kata Kunci : Resposivitas, Reliabilitas, Akuntabilitas

Penulis: Taufik Nurohman dan Wiwi Widiastuti

Fulltext

Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya dilaksanakan pada birokrasi pemerintahan di tingkat pusat, di tingkat daerah pun pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peran yang sangat strategis terutama untuk kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah Desa Sukakerta dan Desa Setiawangi merupakan organisasi birokrasi pemerintahan tingkat terendah dibawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dimana pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban tuntuk mensosialisasikan konsep dan aturan-aturan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Namun pada kenyataannya, peraturan-peraturan tersebut tidak disosialisasikan dengan baik sehingga reformasi birokrasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Pemerintah Desa

Penulis: Edi Kusmayadi dan Taufik Nurohman

Fulltext