Manusia lahir membaw
a dirinya sendiri. Maksudnya, Tuhan tidak menciptakan manusia begitu saja. Dalam penciptaannya, manusia diyakini dilahirkan dengan unsur-unsur mendasar yang menjadi pelengkap bagi dirinya. Unsur itu saya sebut hak.
Sejak bangku SMP, bahkan SD sekalipun, kita telah diperkenalkan dengan berbagai pengertian dan makna dari hak. Bukan hanya itu saja, dalam praktiknya, seorang anak kecil pun sudah diperkenalkan dengan hak beserta kewajibannya. Seiring dengan hal tersebut, saya memahami bahwa hak adalah kebutuhan dasar yang sudah atau biasa dimiliki oleh manusia.
Setiap manusia tentunya tidak menginginkan haknya diganggu atau bahkan dicabut oleh orang lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya kewajiban serta perlindungan. Dimana kewajiban bisa diartikan sebagai suatu proses pemenuhan atas hak, baik itu hak akan diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan perlindungan dapat menjamin keseimbangan diantara hak dan kewajiban itu.
Dalam aspek kenegaraan yang saya tangkap, tidak lepas dari adanya peranan manusia dan juga tuntutan atas hak dan kewajiban. Manusia dalam kelompok masyarakat merupakan prasyarat terlenggaranya suatu negara atau pemerintahan. Pemerintahan yang menjalankan suatu negara pun bertanggung jawab atas kehidupan masyarakatnya. Terlepas dari bentuk negara itu sendiri. Monarki, presidensil, atau parlementer.
Selain daripada itu, negara merupakan penerjemah dari praktek sosial yang bersifat filosofis. Praktek sosial yang bersifat filosofis itu seperti pemenuhan hak dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan bisa terjamin apabila hak-hak rakyat telah terpenuhi.
Berawal dari seorang filsuf pada zaman Yunani Kuno. Aristoteles, seorang murid dari Plato. Berbeda dengan Plato, dengan cikal bakal paham komunisme, Aristoteles lebih menyadari bahwa hak individu itu harus diakui adanya. Ia juga menyebutkan bahwa ciri negara yang ideal ialah berdemokrasi.
Peradaban demokrasi dilahirkan oleh manusia yang demokratis. Nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi ialah equality atau keseimbangan dan liberty atau kebebasan. Dimana dengan adanya nilai-nilai tersebut maka perlu adanya toleransi sebagai konsep penting. Toleransi ini mengandaikan penerimaan terhadap doktrin mendasar dari peradaban barat tentang suatu cara temporal atau sekular.
Demokrasi sebagai sebuah gambaran unik dari budaya barat merupakan pengaturan hidup sosial ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat. Demokrasi juga dapat menjadi alat penghubung antara ekonomi, politik dan kultural. Hal ini juga bertolak dari pendekatn demokrasi di Eropa. Sesuai juga dengan pandangan John Markof mengenai gelombang demokrasi di dunia.
Melihat dari rentang waktunya, demokrasi ini terus bertahan, laku di dalam pasar perpolitikan di dunia, meski terjadi pasang surut. Salah satu tuntutan sebuah negara menjadi negara yang demokrasi juga ditandai dengan perubahan tatanan masyarakatnya. Contohnya di Eropa, dimana perubahan tatanan itu yang semula tradisional atau masih menganut adanya tuan tanah, yang kemudian berubah ke modern, dimana kalkulasi penggunaan teknologi dan uang semakin berkembang. Dalam perkembangan ini pun mengutamakan adanya prestasi ekonomi dan ekonomi atas modal. Perubahan tatanan yang terjadi didalam masyarakat juga karena adanya revolusi Perancis pada tahun 1789. Di Amerika, revolusi terjadi pada tahun 1776, sebelum revolusi Perancis terjadi.
Perubahan tatanan yang terjadi di masyarakat pada abad pencerahan tidak serta merta menjadikan demokrasi sebagai bentuk tetap yang diterapkan dalam suatu negara. Dalam perkembangannya, ditemukan lebih banyak negara yang berubah menjadi negara demokrasi. Meski ada juga sekelompok rezim yang berpindah dari demokrasi ke yang lainnya seperti komunisme dan fasisme.
Demokrasi yang sangat terpengaruh oleh adanya prosedural nyatanya memang banyak menjadi pilihan bagi negara-negara di dunia. Bentuk pemerintahannya yang berdasarkan wewenang atau kekuasaan. Dimana kekuasaan itu adalah kekuasaan yang dianggap sah dan berlaku di satu negara tersebut. Penyelenggaraan kekuasaannya itu harus sesuai dengan konstitusi, legal/formal, atau undang-undang.
Wewenang yang diberikan kepada pemerintah ditujukan untuk tujuan yang dilayani oleh pemerintah, untuk pemerintah itu sendiri, dan juga prosedur untuk membentuk pemerintah. Dalam membentuk pemerintahan itu sendiri, disebut demokrasi jika ada pemilu yang sesuai cita-cita negara, asas luberjurdil, dan tanpa kekerasan. Pemerintah yang demokratik dihadirkan untuk mencegah terjadinya kekejaman dan korup yang terjadi karena watak manusia yang cenderung kepada keburukan.
Banyak tokoh yang menerangkan mengenai hubungan antara manusia dan kebenaran. Hal itu tentu terkait dengan adanya demokrasi. Demokrasi dalam arti masing-masing tokoh jelas berbeda. Ada yang pro dan ada yang kontra. Dimana bagian pro sangat mendukung akan adanya kebebasan yang sebebas-bebasnya. Sedangkan bagian kontra bukan berarti tidak mengakui adanya hak kebebasan individu, hanya saja dalam proses pemerintahan, hak dan kebebasan itu haruslah diatur dan dibatasi oleh penguasa.
Di awal telah dipaparkan mengenai sifat dasar dari hak dan kewajiban. Dengan demokrasi, hak dan kewajiban ini ditekankan sebagai keistimewaan manusia dan kesejahteraan. Selain itu, demokrasi mengacu kebenaran berdasarkan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi memperhatikan betul kodrat manusia.
Dalam negara demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Seluruh rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakil yang terpilih. Namun demikian, masing-masing rakyat memiliki kesempatan serta hak yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Dimana keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak.
Meski dengan adanya sistem perwakilan, namun rakyat berhak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi diri dari adanya paksaan wakil-wakilnya, yaitu orang atau badan yang diberi wewenang dalam pemerintahan oleh rakyat. Secara efektif, wakil-wakil tersebut diawasi oleh rakyat melalui berbagai macam pemilihan berdasarkan prinsip kesamaan politik.
Gelombang demokrasi yang terjadi di dunia hingga pasca perang dunia dua, sedikit banyak telah menimbulkan babak baru. Babak baru ini ditandai dengan banyaknya negara-negara jajahan barat yang memerdekakan diri. Tidak terkecuali Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia resmi memproklamirkan kemerdekaannya. Meski masih harus mengalami proses-proses yang rumit, namun pada akhirnya Indonesia tetap bisa melepaskan diri dari cengkeraman para penjajah.
Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan sudah tidak lagi berada di tangan Jepang atau Belanda. Kekuasaan sepenuhnya diberikan kepada Indonesia untuk menentukan pemerintahannya. Mulai saat itu, ditetapkanlah sebuah konstitusi sebagai dasar pembentukan pemerintahan. Yaitu UUD 1945 dan juga Pancasila. Didalam konstitusi tersebut terselip kata kedaulatan rakyat yang menjadi ciri bahwa Indonesia pun condong pada pemerintahan yang demokrastis. Meski konstitusi telah mengalami berbagai perubahan, tetapi makna kedaulatan rakyat itu tidak pernah dihapuskan secara tertulis didalamnya.
Dalam praktiknya, Indonesia mengalami beberapa kali masa pergantian pemerintahan demokrasi. Mulai pada masa demokrasi liberal atau bisa disebut juga demokrasi parlementer, sekitar tahun 1950 sampai 1959. Selama 9 tahun ini, sempat terjadi tujuh kali naik turunnya parlemen. Banyak penyebab mengapa hal itu bisa terjadi, salah satunya adalah parlemen-parlemen ini belum mampu menuntaskan berbagai pekerjaan rumah pemerintah Indonesia di masa berdirinya. Yang kemudian dengan adanya dekrit presiden pada 5 Juli 1959, demokrasi parlementer ini berganti, digantikan menjadi demokrasi terpimpin. Demokrasi ini memfokuskan segala sesuatunya hanya kepada presiden. Namun kemudian, demokrasi terpimpin dirasa sudah tidak efektif lagi. Maka dari demokrasi terpimpin digantikan oleh demokrasi pancasila yang sesuai dengan cita-cita bangsa atau disebut juga demokrasi konstitusional. Pada masa pergantian ini, Soekarno digantikan oleh Soeharto, seorang panglima TNI pada saat itu. Sayangnya, demokrasi yang dijalankan tidak sepenuhnya demokratis. Ia menjalankan pemerintahan yang otoritatif. Pemilu tetap diadakan di masanya, hanya saja pelaksanaannya tidak memenuhi unsur-unsur kebebasan. Keran demokratisasi betul-betul tertutup rapat bagi rakyat Indonesia. Sebab segala sesuatu berada di tangan satu kekuasaan saja yaitu presiden. Padahal seyogyanya, Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang juga mengakui adanya kebebasan individu. Namun hal itu belum sempurna karena belum adanya judifikasi yang mendetail mengenai hal tersebut. Pemerintahan yang seolah demokratis itu pada kenyataannya telah murtad dari apa yang tertulis di lembar konstitusi negara. Maka dari itu, untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dengan indikatornya kebebasan dan keadilan, pada tahun 1998, presiden Soeharto berhasil dilengserkan dari jabatannya dan disebut sebagai era reformasi sampai saat ini. Pemerintahan setelah Soeharto dituntut untuk tetap mementingkan sifat demokrasi untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Karena idealnya bagi masyarakat bukan hanya hidup dengan rasa aman, tapi juga nyaman.
(Ajeng Sri Purwati, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Siliwangi)
